Buntut dari perselisihan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menyangkut masa depan operasi pertambangannya di Tembagapura, Timika, Papua. Tentu akan menjadi indikator untuk keputusan berikutnya.
Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sejak 20 Februari 2017 menghentikan sementara pelayanan perkreditan kepada karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia. Kredit yang umum dilayani itu kredit konsumtif Bank Papua, mencakup kredit multi guna, KPR, dan kredit kendaraan bermotor.
Pejabat Sementara Kepala Bank Papua Cabang Timika Joko Suparyono mengatakan, penghentian pelayanan perkreditan tersebut berlaku untuk sementara waktu. Jika kondisi operasi pertambangan Freeport sudah normal kembali maka pelayanan perkreditan kepada karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasinya bisa dibuka kembali.
“Namun demikian, pelayanan tetap berjalan pada kantor-kantor Bank Papua di area operasi PT Freeport Indonesia, di antaranya di Tembagapura, Kuala Kencana, dan Portsite Amamapare,” kata Joko, seperti dikutip dari Antara, Kamis 2 Maret 2017.
Sejauh ini pegawai Freeport Indonesia yang menjadi nasabah Bank Papua sekitar 3.000 orang. Nilai kredit yang digelontorkan Bank Papua kepada karyawan permanen Freeport dan sejumlah perusahaan privatisasinya itu cukup fantastis yaitu sekitar Rp500 miliar.
Situasi krisis yang menimpa Freeport Indonesia telah berlangsung sejak awal Januari 2017, yang tidak lagi mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengekspor 60 persen dari total produksi konsentratnya ke luar negeri.
West Papua Now 